Gakkum KLHK Limpahkan Berkas Perkara Cukong Kayu ke Kejaksaan, Pelaku Terancam Hukuman 5 tahun Penjara dan Denda Rp 2,5 Miliar

MAKASSAR -   Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah melimpahkan kasus tindak pidana peredaran kayu ilegal dengan tersangka FRN (34), kepada Kejaksaan Negeri Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menjalani persidangan. Sabtu, 20 April 2024.

Peredaran kayu ilegal tersebut digagalkan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi di Jalan Poros Pinrang - Polman KM.19 Massila Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan barang bukti 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) batang kayu olahan Kelompok Jenis Meranti, Jenis Kayu Kalapi (Kalappia celebica).

Baca juga: Komisi VII DPR RI Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia

Perkara ini berawal dari informasi masyarakat, mengenai banyaknya peredaran hasil hutan berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan, tanpa disertai dokumen yang sah. Hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan Tolitoli Sulawesi Tengah. Dari informasi tersebut, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi membentuk tim untuk melakukan operasi peredaran hasil hutan di Kabupaten Pinrang. Tim operasi menemukan sebuah truk menuju Kabupaten Pinrang yang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa disertai dokumen resmi. 

Baca juga: HMI MPO dan YKMI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal

Berdasarkan pemeriksaan terhadap sopir truk, diketahui bahwa pemilik truk beserta muatan kayu serta pemodal adalah saudara FRN (34) yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya tim operasi berhasil mengamankan FRN (34) yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan, penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, menetapkan FRN (34) sebagai tersangka.
Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, menjerat pelaku dengan pasal 83 Ayat (1) huruf “b” Jo pasal 12 huruf “e” Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah pada paragraf 4 pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2, 5 miliar.

Sebelumnya, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan pemberantasan illegal logging sebagai salah satu program prioritas dalam mendukung implementasi Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. FOLU Net Sink sendiri merupakan penyerapan karbon bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Indonesia melalui KLHK telah bertekad agar tidak boleh ada lagi kayu – kayu yang beredar dan diproduksi secara ilegal.

Baca juga: Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap, Hermanto Harap KKP Perkuat Kebijakan Sektor Kelautan

Sambung Kepala Balai Gakkum LHK Sulawesi menjelaskan, dalam proses penanganan kasus ini, kami akan berkoordinasi dan melaporkan temuan ini, kepada seluruh pihak terkait, untuk bersama-sama melakukan pengawasan, pencegahan dan perbaikan peredaran kayu di Sulawesi.

Baca juga: Riyanta: Penanganan Mafia Tanah Butuh Sinergi Antar Lembaga Negara

"Dalam kasus ini kami akan terus melakukan pengungkapan kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain yang terlibat serta akan menindak perilaku curang penggunaan dokumen palsu ini. Kami juga berharap para pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera. Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi berkomitmen tegas menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, mereka mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan mengancam kehidupan masyarakat karena merusak ekosistem dan lingkungan hidup. Saat ini Gakkum KLHK telah melakukan 2.103 operasi pengamanan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta telah membawa 1.512 kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, ke meja hijau, ” tegas Aswin.